LEBAK – Penempatan pembangunan
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional di dua Kecamatan yakni di Kecamatan Cileles dan Cikulur ditolak warga. Hal tesebut di soroti Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Lebak Fam Fuk Tjhong. Menurutnya, adanya penolakan warga tersebut seharusnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lebak Sutikno gerak cepat menyelesaikan polemik tersebut.
Menurut Uun sapaan akrabnya, adanya pembangunan TPST di wilayah Cikulur dan Cileles yang ditolak warga, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan pejabat terkait yang menjadi TPK terkait pembangunan TPST diduga tidak melibatkan warga setempat.
Seharusnya, kata Uun, sebelumnya pihak terkait khususnya DLH Lebak dapat menilai Dampak selanjutnya terhadap warga. Hal itu merupakan pencerminan dari sekumpulan pejabat yang memang terkesan tidak memahami arti tanggung jawab dalam memelihara lingkungan hidup.
Jika memang mereka peduli terhadap masyarakat dan faham UU NO 32 Tahun 2009 dasar Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas di poin
a. setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yg baik dan sehat dan poin f. Menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap ekosistem.
“Dalam Pembangunan TPST wajib hukumnya memperhatikan dampak sosial masyarakat, dampak terhadap lingkungan itu sendiri, dampak kesehatan masyarakat, dampak Ekosistem hewan sekitar. Tentu ini wajib diperhitungkan, jangan semena- mena seolah masyarakat tidak ada atau mungkin mereka menganggap mereka yang berkuasa atas apa yang mau mereka lakukan masyarakat harus patuh,” tegas Uun pada awak media, Rabu (27/11/2024).
Uun menilai bahwa Potret pejabat penjajah masyarakat jika dalam perencanaannya semua dilanggar, artinya proyek ini seakan ada tekanan yang memang sudah ada dan dugaan mengkoordinir dengan janji fee proyek.
“Jika memang proyek ini masih di pertahankan, lebih baik Pj Bupati Lebak harus tegas dan memberi sanksi copot Jabatan terhadap Kadis LH Lebak dan dapat memilih yang benar-benar bisa peka terhadap foksinya dan peduli terhadap lingkungan yang sesungguhnya. Jika Pj tidak mampu bertindak tegas, PJ Bupati lebih baik mundur dari Lebak,” tegas Uun.
“Mereka (Pihak DLH Lebak -Red) kan sudah mengetahui peruntukan tata ruang wilayah Kecamatan Cikulur dan Kecamatan Cileles itu wilayah berkumpulnya manusia, dan sempat santer akan menjadi Daerah industri. Artinya, kepekaan masyarakat terkait nanti adanya dampak kesehatan masyarakat pasti terganggu, dan selanjutnya itu juga bisa berdampak terhadap ekonomi yang di terima masyarakat pasti terpuruk,” katanya.
Untuk itu, Uun menegaskan bahwa Pj Bupati Lebak untuk tegas mengevaluasi kinerja Dinas LH Lebak dan bila perlu mencopot Kepala Dinas LH dari jabatannya.
“Kepekaan kepedulian seorang pemimpin di harapkan oleh masyarakat. Jadi, jangan seolah-olah mengganggap sepele dan hal ini terkesan hanyalah polemik biasa, yang justru menurut kami ini akan berdampak kepada masa depan masyarakat kedepan, untuk itu, sosialisasi kepada masyarakat harus tersampaikan dengan jelas dan benar. Jangan malah menghindar atau cuek terhadap masukan dan kritikan aktivis maupun masyarakat,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Awak Media masih mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait. (Enggar)
