MEDAN
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia, Dr. Christian Orchard Perangin-Angin, SH., MKn., CLA, menyampaikan bahwa optimalisasi program swasembada pangan di atas lahan seluas 3 juta hektare, sesuai target Presiden Prabowo, akan tercapai jika didukung oleh berbagai pihak.
Hal ini disampaikannya dalam siaran pers pada Kamis, 14 November 2024. Menurutnya, program ini adalah langkah penting menuju kedaulatan pangan dan pencapaian cita-cita luhur bangsa.
PTPN, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah mengalami transformasi signifikan, diharapkan dapat mengambil peran penting dalam mendukung program ini.
Dengan ketersediaan lahan yang luas, sumber daya manusia yang mumpuni, dan kemampuan finansial yang memadai, PTPN berpotensi untuk berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian swasembada pangan.
Christian menyarankan agar PTPN turut serta menyelesaikan konflik agraria pada lahan seluas lebih dari 70.000 hektare yang saat ini dikuasai pihak-pihak tertentu.
Ia mengusulkan agar lahan ini digunakan melalui pola kerja sama, sehingga dapat mendukung program swasembada pangan. Walaupun kontribusi lahan PTPN masih kecil dibandingkan target nasional, perusahaan ini dapat menjadi proyek percontohan untuk mempercepat program tersebut.
Lebih lanjut, Christian menjelaskan tiga tahap yang bisa dilakukan PTPN dalam program ini. Pertama, memastikan tindakan korporasi PTPN terlindungi secara hukum dengan melibatkan Kejaksaan RI dan BPKP dalam pembentukan pola kerja sama pengelolaan aset yang dikuasai pihak lain.
Kedua, menjalankan kerja sama langsung dengan petani atau kelompok tani, guna memutus rantai agen dan mafia yang selama ini menjadi akar konflik agraria di PTPN.
Ketiga, memastikan tanaman yang ditanam mendukung program swasembada pangan, seperti padi, jagung, atau palawija, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan komoditas lain yang sudah ditanam oleh PTPN.
Christian menambahkan, walaupun secara finansial PTPN tidak akan diuntungkan langsung, secara imateriel, perusahaan ini dapat memperbaiki citra korporasi di mata masyarakat. PTPN dapat menegaskan perannya sebagai agen kesejahteraan rakyat sekaligus mendukung program strategis pemerintah.
Jika pola ini berjalan baik, Christian yakin akan tercipta “Islah Nasional” dalam penyelesaian konflik agraria di PTPN.
Islah Nasional yang dimaksudnya adalah penyelesaian konflik agraria yang selama ini berlarut-larut, sehingga kepentingan masyarakat dan PTPN dapat terakomodir.
Masyarakat mendapatkan lahan untuk kelangsungan hidup di bidang pertanian, sementara PTPN memberikan kontribusi nyata bagi swasembada pangan sekaligus meningkatkan citra perusahaan, sejalan dengan target pemerintah.
“Kita tunggu aplikasi serta konsistensi dari PTPN dalam mendukung program swasembada pangan ini. Semoga akselerasi ini dapat berjalan dengan baik,” tutup Christian.(AVID/rel)
